apa wewenang kemenkumham dan apa contoh kasus yang ditangani kemenkumham?

1. apa wewenang kemenkumham dan apa contoh kasus yang ditangani kemenkumham?

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; danpelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

2. sebutkan 3 contoh bmn​

Jawaban:

BMN yang berupa aset lancar adalah Persediaan. Sedangkan BMN yang berupa aset tetap meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi Dalam Pengerjaan.

3. contoh pengeloaan BMN di kementerian/Lembaga

Jawaban:

Mentri perhutanan, mentri SDM,, menteri pertanian, menteri perikanan & kelautan

3.4

4. Coba anda kemukaan bagaimana pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara(BMN) dan barang milik Daerah (BMD) bagaimana agar BMN/BMD tdk terlantar dan daoat merugikan negara?

Jawaban:

harus di jaga dirawat seakan milik kita sendiri

Penjelasan:

maaf klo salah

Jawaban:

dengan tidak sembarangan dalam menjaga keamanan barang tersebut

Penjelasan:

maaf kalo salah:)

5. Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yang terdiiri dari Privat Domein (Kepunyaan Privat) contoh : tanah, gedung kantor dan Publik Domein (Kepunyaan Publik) contoh : Jalan, jembatan.Menurut anda bagaimana pengelolaan barang milik negara tersebut sebagai kekayaan negara yang dipergunakaan untuk kesejahteraan rakyat?​

Jawaban:

Kondisi dimana belum terinventarisasinya BMN dengan baik sesuai peraturan yang berlaku pada kementerian / lembaga negara menjadi sasaran dalam penataan dan penertiban BMN.

6. BMN adalahtolong bantu ya... (\(\( =':')(..(")(")

barang milik negara

maaf kalo salah

7. apakah pengamanan BMN/BMD sudah di laksanakan di indonesia

Jawaban:

sudah ada

Penjelasan:

maaf klo salah

8. sebagai unit pengawasan internal, peran apa yang harus di optimalkan inspektorat jenderal agar kemenkumham bebas dari KKN ?

Penjelasan:

Misi Inspektorat Jenderal ini berkaitan dengan peran Inspektorat Jenderal melalui dua peran utama yaitu assurance dan consulting dalam mengawal penongkatan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Dengan peran tersebut, fungsi utama adalah memberikan umpan balik (feedback) sebagai bahan masukan bagi stakeholder (Menteri Hukum dan HAM/ Pimpinan Satuan Kerja) untuk memastikan tercapainya efektivitas kinerja dan pengelolaan keuangan negara, memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta membantu dalam mencapai tujuannya. Dalam misi ini, tercakup seluruh kegiatan utama (core business) yang dilakukan dalam bentuk audit, evaluasi, reviu, maupun aktivitas consulting yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis/asistensi, konsultansi, pengembangan sistem.

Dalam mencapai misi ini, percepatan kinerja Inspektorat dapat tercapai dengan dilaksanakannya kerjasama antara APIP dan Pengawasan Ekternal maupun Instansi terkait dalam mewujudkan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang bersih dan berintegritas. Oleh karena itu, misi ini diperlukan sebagai strategi pemberdayaan, pembelajaran, dan pertumbuhan kapasitas Inspektorat Jenderal.

Penjabaran misi ini terus dioptimalkan oleh Inspektorat Jenderal agar hasil pengawasannya mempunyai manfaat dan memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama stakeholders utama, yang tercermin dari tanggapan positif ataupun apresiasi para pengguna terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya, kepatuhan pada standar profesi, penataan proses kerja internal, dan sistem kendali mutu yang dapat menunjang peningkatan kualitas hasil pengawasan.

9. Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk menepis kontroversi tersebut berkepanjangan?tolong jawab kak ​

Jawaban:

Jakarta – Kasus Kewarganegaraan yang menimpa mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar, dan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2016 Gloria Natapradja Hamel heboh diperbincangkan di berbagai media. Arcandra Tahar telah menjadi warga negara Amerika Serikat pada Maret 2012 kemudian kembali menjadi warga negara Indonesia pada 1 September 2016, sedangkan Gloria yang lahir dari perkawinan campuran dari ayah berkewarganegaraan Perancis, dan Ibu berkewarganegaraan Indonesia telah memiliki paspor Perancis.

Dengan adanya kasus tersebut, timbul berbagai pendapat dari berbagai kalangan hingga menjadi kontroversi, mulai dari praktisi, akademisi, pengamat, sampai politisi. Melihat peristiwa ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi berinisiatif menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Tahun Anggaran 2016, sebagai wadah pencerahan atas fenomena kontroversi kewarganegaraan, dengan menjadikan Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Freddy Harris, dan Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun sebagai narasumber.

Sejak dilantik menjadi Menteri ESDM pada 27 Juli 2016, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Amerika Serikat, Arcandra telah kehilangan kewarganegaraan Amerika Serikat. Padahal ketika Arcandra mendapatkan paspor Amerika, maka kewarganegaraan Indonesia-nya telah gugur, karena Indonesia tidak menganut sistem dwi kewarganegaraan, sehingga status Arcandra menjadi tidak memiliki kewarganegaraan (stateless).

Menurut Refly, tindakan pemerintah yang memberikan status kewarganegaraan kepada Arcandra Tahar pada 1 September 2016 sudah benar. “Pemerintah memang sudah seharusnya memberikan kewarganegaraan kepada anak bangsa, meskipun yang bersangkutan pernah menjadi warga negara lain. Karena negara kita juga tidak mengenal dwi kewarganegaraan dan stateless secara bersamaan, sedangkan memiliki kewarganegaraan merupakan salah satu hak asasi manusia,” ujar Refly di Aula Gedung Ditjen Imigrasi, Rasuna Said, Jakarta, Rabu (14/09/2016).

Dalam kasus Arcandra yang hukum dan peraturannya tidak ada/cukup, yang perlu dilakukan adalah Justice legal breakthrough/terobosan hukum. “Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, tidak ada satu pasal yang dapat dijadikan rujukan untuk menyelesaikan kasus Arcandra. Kalau berdebat kita tidak akan menyelesaikan masalah,” kata Refly.

Sedangkan dalam kasus Gloria, terdapat pasal peralihan yang menerangkan bahwa anak yang lahir dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan memiliki kewarganegaraan ganda terbatas hingga umur 18 tahun/kawin, plus tiga tahun untuk menyampaikan kepada pemerintah melalui Ditjen AHU atau kantor perwakilan pemerintah di luar negeri. Menurut Refly, aturan pembatasan usia untuk memilih kewarganegaraan ini dirasakan tanggung.

“Harusnya pasal peralihan ini di judicial review saja di MK, karena Gloria/anak yang lahir dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan, bukan keinginannya lahir dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan. Menurut saya, Indonesia bisa memberlakukan dual citizenship/berkewarganegaraan ganda yang terbatas bagi anak yang lahir dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan tanpa batas usia kapan harus memilih warga negara. Tapi kalau warga negara Indonesia yang memilih menjadi warga negara asing tidak boleh dual citizenship,” tandas Refly.

Dirjen AHU Freddy Harris, sangat sependapat dengan pernyataan Refly Harun. Sebelum 1 September 2016, dirinya bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), para pejabat di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan para ahli berdiskusi tiga hari tiga malam untuk mengambil keputusan. Dari Undang-Undang yang ada, tidak ada pasal yang cocok dengan kasus Pak Arcandra. “Atas azas kemanusiaan, akhirnya kita putuskan untuk memberikan kewarganegaraan kepada Arcandra Tahar,” ujar Freddy.

Freddy menceritakan, Arcandra tidak mengetahui konsekuensi dari memiliki dua paspor. Dan kasus seperti ini sebenarnya bukan yang pertama kali. Ditjen AHU sudah banyak mengeluarkan keputusan seperti Archandra Tahar. “Kasus Arcandra ini bukan kasus yang wah. Kita juga sering memberikan kewarganegaraan dengan kasus serupa kepada para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang bermasalah. Tetapi tidak pernah diliput media” ujar Freddy Harris.

Kemudian Menkumham Yasonna H. Laoly, yang bertindak sebagai keynote speaker mengatakan, dirinya dan jajaran bekerja sesuai proses juridis, bukan berdasarkan politis. “Saat ini, Bapak Presiden Joko Widodo dan pemerintah ingin mengakomodasi saudara-saudara kita yang mempunyai potensi, akal cerdas, yang ada di luar negeri, mau kembali ke Indonesia, untuk membangun Indonesia menjadi negara yang lebih maju,” tutur Yasonna.

Di akhir paparannya, Menkumham mengatakan, dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami akan kewarganegaraan. “Semoga pemahaman masyarakat bertambah terkait kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia,” harap Yasonna. (Zaka. Ed: TMM. Foto: Zeqi)

10. 1. Jelaskan perbedaan benda privat (private domain) dan benda publik (public domain) dalam konteks Barang Milik Negara (BMN) Sertakan masing-masing contoh!

Benda privat (private domain) merupakan benda-benda yang digunakan langsung oleh pejabat pemerintah dimana kegunaan benda-benda tersebut jarang diperuntukan bagi masyarakat umum. Misalnya:

gedung perkantoran, gedung BUMN, dll.

Sedangkan benda kepunyaan publik (public domain) merupakan barang-barang yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat umum. Misalnya: Jalan umum, sungai, kantor umum, dll.

Pembahasan

Benda Milik Pemerintah adalah benda milik negara seperti tanah (sawah, kebun kopi, kebun karet), rumah dinas pegawai, dan bangunan perusahaan negara (perkebunan pemerintah, perusahaan garam). Hukum properti negara tidak berbeda dengan hukum properti sipil biasa

Benda Milik Publik adalah setiap benda yang langsung digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kepentingan umum. Seperti, gedung pemerintahan, jalan raya, jembatan, pelabuhan, sekolah umum, dll.

Hukum yang mengatur lokasi sesuatu bukanlah hukum yang mengatur "properti" di bawah hukum sipil Prancis, tetapi hukum itu sendiri disebut "hukum publik Domien". Di sini negara hanya mengelola (beheren) dan mengawasi (toezichthouden) milik umum ini.

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan No: Kep-225/MK/V/4/1971 pada tanggal 13 April 1971, menetapkan penggolongan barang-barang milik negara sebagai berikut:

Barang-barang tidak bergerak.
Suatu benda dapat diklasifikasikan sebagai harta warisan (onroerend) karena pertama-tama ditentukan oleh sifatnya, kedua oleh tujuannya dan ketiga oleh hukum. Ada juga benda-benda yang sifatnya tidak bergerak, termasuk yang berhubungan erat dengan tanah, yang diciptakan secara langsung atau tidak langsung oleh alam atau perbuatan manusia: tanah.
Barang-barang bergerak.
Benda dianggap bergerak karena sifatnya atau karena diamanatkan oleh undang-undang. Benda bergerak, menurut sifatnya, adalah benda yang tidak melekat pada tanah atau dirancang untuk mengikuti tanah atau bangunan. Alat-alat besar, peralatan kantor, semua inventaris perpustakaan, barang-barang yang dipengaruhi budaya, dan banyak lagi.
Hewan-hewan, yakni jenis hewan seperti sapi, kerbau, kuda dan lain-lain.
Pasal 1 huruf O dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 1979, juga memberi rumusan bahwa barang pemerintah daerah adalah semua kekayaan pemerintahan daerah yang berwujud termasuk hewan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang kecuali uang.

Pelajari lebih lanjut

Materi tentang barang publik dan barang privat brainly.co.id/tugas/27396309Materi tentang contoh barang publik dan barang privat brainly.co.id/tugas/18722402Materi tentang eksternalitas brainly.co.id/tugas/10028855

Detail Jawaban

Kelas: SMA

Mata Pelajaran : Ekonomi

Bab : -

Kode Soal: -

#TingkatkanPrestasimu

#SPJ3

11. agaimana pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD) agar BMN/BMD tidak terlantar dan dapat merugikan negara

Menurut PP No. 27 Tahun 2014 mengenai pengelolaan barang milik negara (BMN) dan barang milik daerah (BMD). Pelaksanaan pengawasan, penertiban, pemanfaatan, pemindahantanganan, penataushaan kembali, pemeliharan dan pengamanan aset negara berupa barang milik negara (BMN) dan barang milik daerah (BMD) dilakukan dengan melalui pentiban sesuai dengan aspek administratif, fisik dan hukum. Contoh aset negara berupa barang milik negara maupun daerah berupa sebidang tanah, gedung maupun rumah, kendaraan, dll.  

Adapun pengawasan dan pemeliharan aset negara barang milik negara dan daerah meliputi aspek-aspek berikut yaitu:

1. Aspek administratif, berupa pengamanan aset barang milik negara dan daerah agar terdaftar dan tercatat pada pembukuaan yang sah serta diakui keabsahannya. Pengamanan secara administratif meliputi  

- Pembukuan, kegiatan pendokumentasian barang yang dicatat secara tertib yang meliputi perolehan, distribusi transaksi barang berdasarkan sumber keabsaahan yang jelas dan sah secara hukum.  

- Inventarisasi, pendataan keterangan kedatangan awal, data perolehan barang,  dan penghapusan barang.  

- Pelaporan, penyampian data dan informasi yang dilaksankan oleh unit pelaksanaan penatausahaan barang secara periodik maupun periodik sesuai dengan kenyataan barang dilapangan.  

2. aspek fisik  

Kegiatan pengawasan dan pemeliharan barang milik negara maupun daerah agar tidak terlantar, rusak, maupun dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab maka diperlukan pemeliharan berupa pemasangan CCTV, pengajaan satpam, pemasangan metal detector, dll.  

3. aspek hukum  

Kegiatan pengamanan dan pemeliharaan barang milik negera dan daerah agar sanantiasa terlindungi dan terjaga maka dilakukan tindakan preventif dengan melengkapi berkas kepemilikan BMN/BMD sah secara hukum dari lembaga terkait seperti akta notaris, kepemilikan sertifikat, STNK/BPKP dll.  

Penjelasan:

Barang milik negara (BMN) adalah semua barang dan aset yang dibeli atau diperoleh dari anggaran pendapatan dan anggaran belanja negara atau perolehan lainnya secara sah. Sedangkan Barang milik daerah (BMD) adalah semua barang dan aset yang dimiliki oleh daerah yang dibeli atau berasal dari anggaran pendapatan daerah maupun anggaran belanja daerah atau bersumber dari lainnya secara sah.  

Pengelolaan, pemeliharan, pengawasan, pengamanan, penggunaa, penataushaan, dan pemindah tanganan dilakukan oleh pejabat terkait yang berwewenang dan bertanggung jawab sesuai dengan lembaga-lembaga perintahan yang berwewenang dengan menetapkan kebijakan, panduan dan melakukan pengelolaan barang milik negara maupun barang milik daerah.  

Pelajari lebih lanjut  Jenis pembagian barang milik negara https://brainly.co.id/tugas/25166270  Memanajemen barang milik negara / daerah https://brainly.co.id/tugas/25934946  Ciri-ciri barang milik negara https://brainly.co.id/tugas/24508727  Detail jawaban  

Kelas: XI (11) SMA

Mapel: Ekonomi  

Bab: 6. APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi

Kode: 11.12.6

#Ayobelajar  

12. Contoh surat lamaran cpns kemenkumham yang sudah diisi 2021

Jawaban:

Penjelasan:CONTOH Surat Lamaran CPNS Kemenkumham 2021 yang Sudah Diisi

13. Paa lembaga pemerintahan yang berkedudukan di level provinsi, kita mengenal sebutan dinas dan kantor wilayah. Misal dinas pendidikan dan kantor wilayah kemenkumHam. Mengapa sama sama lembaga pemerintah tingkat provinsi tapi berbada penamaan?

Indonesia memiliki berbagai lembaga pemerintahan, mulai dari lembaga pemerintahan pusat hingga lembaga-lembaga pemerintahan yang berada di daerah seperti propinsi, Kabupaten, Kecamataan, maupun Desa. Tujuan dari keberadaan lembaga pemerintahan tersebut tentu saja untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan aturan maupun proses yang terstruktur. Kali ini kita akan membahas tentang lembaga pemerintahan di daerah, yaitu lembaga pemerintahan Kabupaten, Kota, dan Lembaga Pemerintahan propinsi.

Kabupaten/ kota adalah wilayah administratif yang merupakan bagian dari propinsi. Dahulu, Pemerintah Kabupaten juga dikenal dengan sebutan Daerah Tingkat II, namun sejak diberlakukannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang telah mengalami pembaharuan menjadi undang-undang nomor 32 tahun 2004, istilah daerah tingkat II ditiadakan. Kabupaten maupun kota juga merupakan daerah otonom yang memiliki wewenang guna mengatur serta mengurus masalah pemerintahan sendiri, dimana pemerintahannya dipimpin oleh seorang Bupati/ Walikota.

Propinsi disebut sebagai Daerah otonom, maupun daerah administrasi. Daerah otonon memiliki artian kesatuan masyarakat yang memiliki batas daerah tertentu serta wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang sesuai dengan aspirasi mereka. Sedangkan daerah administrasi memiliki artian sebagai daerah kerja gubernur selaku wakil pemerintahan pusat

14. Selain sebagai Tim Penilai Internal (TPI) dalam mekanisme proses Pembangunan Zona Integritas, peran dan tugas apa lagi yang harus dilakukan Inspektorat Jenderal untuk mewujudkan seluruh satuan kerja di Kemenkumham dapat meraih predikat WBK/WBBM?

Jawaban:

Membangun Negeri yang tinggi dan bermatabat

Maaf kalo salah

15. Mengapa pemerintah menjalankan penilaian kembali atau revaluasi barang milik negara BMN Jelaskan​

Jawaban:

Selain untuk mendapatkan informasi, revaluasi dinilai akan berguna untuk pengelolaan Barang Milik Negara ke depannya. Pemerintah bisa mengidentifikasi aset-aset yang idle dan memanfaatkannya kembali untuk kepentingan masyarakat.

Penjelasan:

maaf kalau salah

16. Jelaskan pendapat anda tentang keputusan kemenkumham memberi asimilasi terhadap para narapidana berkaitan dengan penyebaran covid 19​

Jawaban:

Tidak pantas untuk dilakukan

Penjelasan: keputusan kemenkumham memberi asimilasi terhadap para narapidana berkaitan dengan penyebaran covid 19​, tidak pantas untuk dilakukan. mengapa? karena hal tersebut justru meningkatkan penyebaran covid-19 secara tidak langsung. mereka justru aman apabila ditempatkan pada rutan terkait. ditambah lagi mereka belum mempunyai [ekerjaan tetap, dan adanya ketimpangan ekonomi saat pelaksanaan PSBB membuat angka kriminalitas meningkat pula.

semangat belajarnya

17. Coba anda kemukakan bagaimana pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD) agar BMN/BMD tidak terlantar dan dapat merugikan negara?

Ketahuan ini kalo lagi uas

18. 1. Dari contoh artikel diatas jelas bahwa penandatangan pinjam pakai tersebut telah melalui parameter yang harus dipenuhi BMN yang dapat dijadikan objek pinjam pakai, simpulkan parameter yang dapat dijadikan objek pinjam pakai, baik yang dapat dilakukan oleh BMN Maupun pengguna barang. 2. Sebelum dilakukan penandatangan atau pembuatan perjanjian, harus ada penilai terhadap BMN yang dijadikan objek kerjasama, berikan analisis saudara proses penilaian yang harus dilakukan! READY WA O896-55OO-5OOO.

1. Parameter yang dapat dijadikan objek pinjam pakai, baik yang dapat dilakukan oleh BMN Maupun pengguna barang adalah kondisi barang dan penggunaan barang.

2. Proses penilaian yang harus dilakukan:

Identifikasi BMN: Tahap ini melibatkan identifikasi barang-barang yang akan dijadikan objek kerjasama. BMN yang telah ditentukan akan dianalisis lebih lanjut.Pemeriksaan Dokumen: Dokumen-dokumen terkait BMN seperti sertifikat kepemilikan, dokumen perawatan dan pemeliharaan, serta dokumen penggunaan sebelumnya akan diperiksa.

Pembahasan

Dilakukan pemeriksaan langsung terhadap BMN untuk menilai kondisi fisiknya. Pemeriksaan meliputi pengecekan kerusakan, kelengkapan, dan keberadaan aksesori atau komponen pendukung lainnya. Dalam proses penilaian ini, melibatkan tim penilai yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai BMN tersebut.

Tujuan dari penilaian adalah untuk memastikan bahwa BMN yang akan dijadikan objek kerjasama memenuhi persyaratan dan dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan kerjasama yang akan dilakukan.

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut materi tentang penilaian BMN: https://brainly.co.id/tugas/37186415

#BelajarBersamaBrainly #SPJ1

19. apakah pada saat kuliah bisa mendaftar cpns 2019 formasi lulusan sma ke kemenkumham​

Jawaban:

Pada saat kuliah bisa mendaftar CPNS 2019 formasi lulusan SMA ke Kemenkumham asalkan formasi untuk SMA dibuka.

Penjelasan:

CPNS atau calon pegawai negeri sipil merupakan salah satu cita-cita yang banyak dimiliki orang, karena menjadi PNS membuat hidup lebih terjamin, namun untuk menjadi PNS tentu saja banyak persyaratan yang harus di[penuhi, salah satunya adalah tes CPNS.

Pelajari lebih lanjut materi tentang pengangguran terbuka brainly.co.id/tugas/17400368

#BelajarBersamaBrainly

20. kegiatan yg dilakukan rumh tangga pemerintah melalui badan usaha milik negara BMN pertamina dalam hal ini peran pemerintah sebagai.​

Jawaban:

Jawaban:

ini bro

Penjelasan:

5.A. Regulator

6.B.Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat

7. B. (1), (3), dan (5)

ampun bos hanya bisa 3

takut kelamaan

maaf kalau salah:D

Jawaban:

regulator dan menjamin persediaan minyak bumi di negeri

21. Berikut ini yang merupakan lembaganon kementerian yaitu, kecuali .....O A. KEMENKUMHAMO B. Badan Intelejen NegaraO C. Badan Kepegawaian NegaraO D. Badan Pertahanan NasiomalO E. Badan Pusat Statistik​

Jawaban:

jelas e. badan pusat statistik

22. Susunlah informasi dan kebutuhan apa saja yang harus ada dan perlu dikembangkan dalam pengembangan simpeg didaerahmu.

Jawaban:

Sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan fungsi dan tugas suatu instansi, prusahaan ataupun perguruan tinggi. Fungsi esensial manajemen sumber daya manusia adalah memastikan agar organisasi dapat mencapai tujuan-tujuan strategisnya dengan memiliki sumber daya manusia yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan instansi secara kuantitas maupun kualitas. Pengelolaan aspek manajemen sumber daya manusia dalam sebuah instansi atau prusahaan dapat dikelola dan dilaksanakan dengan optimal, pengelolaan yang dilakukan secara konvensional sudah tidak efektif dan efisien pada saat ini. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka harus dikembangkanya suatu Sistem informasi manajemen kepegawaian yang hadal.

Sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan fungsi dan tugas suatu instansi, prusahaan ataupun perguruan tinggi. Fungsi esensial manajemen sumber daya manusia adalah memastikan agar organisasi dapat mencapai tujuan-tujuan strategisnya dengan memiliki sumber daya manusia yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan instansi secara kuantitas maupun kualitas. Pengelolaan aspek manajemen sumber daya manusia dalam sebuah instansi atau prusahaan dapat dikelola dan dilaksanakan dengan optimal, pengelolaan yang dilakukan secara konvensional sudah tidak efektif dan efisien pada saat ini. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka harus dikembangkanya suatu Sistem informasi manajemen kepegawaian yang hadal.Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian merupakan suatu sistem informasi manajemen yang berfungsi untuk mengelola data, manajemen  dan administrasi kepegawaian sebuah instansi, perguruan tinggi ataupun perusahaaan. SIM Kepegawaian menjadi solusi tepat bagi sebuah instansi, perusahaaan ataupun perguruan tinggi dalam mengatasi masalah manajemen kepegawaian.

Sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan fungsi dan tugas suatu instansi, prusahaan ataupun perguruan tinggi. Fungsi esensial manajemen sumber daya manusia adalah memastikan agar organisasi dapat mencapai tujuan-tujuan strategisnya dengan memiliki sumber daya manusia yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan instansi secara kuantitas maupun kualitas. Pengelolaan aspek manajemen sumber daya manusia dalam sebuah instansi atau prusahaan dapat dikelola dan dilaksanakan dengan optimal, pengelolaan yang dilakukan secara konvensional sudah tidak efektif dan efisien pada saat ini. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka harus dikembangkanya suatu Sistem informasi manajemen kepegawaian yang hadal.Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian merupakan suatu sistem informasi manajemen yang berfungsi untuk mengelola data, manajemen  dan administrasi kepegawaian sebuah instansi, perguruan tinggi ataupun perusahaaan. SIM Kepegawaian menjadi solusi tepat bagi sebuah instansi, perusahaaan ataupun perguruan tinggi dalam mengatasi masalah manajemen kepegawaian.Tujuan Implementasi SIM Kepegawaian adalah dapat terwujudnya suatu sistem informasi manajemen yang berintegrasi dalam suatu jaringan komputer yang mampu menghasilkan informasi yang bermutu untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen kepegawaian di lingkungan instansi. Kegiatan ini juga mendukung proses bisnis serta kelangsungan sebuah instansi, perusahaan, ataupun perguruan tinggi. Oleh karena itu, komitmen sebuah instansi untuk menjalankan Sistem Informasi Manajemen haruslah sangat tinggi agar proses yang terjadi dilantai produksi menjadi menguntungkan bagi pengguna.

23. Kementerian dalam pemerintahan Indonesia yg tugasnya mengatur tentang hukum dan hak azasi manusia adalah a. Kemensos b. Kemenkumham c. Kemediknas d. Kemenpan ​

Jawaban:

B. Kemenkumham

( Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ) Adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.

Penjelasan:

Semoga membantu dan semoga bermanfaat

Jawaban:

b. Kemenkumham

Penjelasan:

Kementerian dalam pemerintahan Indonesia yg tugasnya mengatur tentang hukum dan hak azasi manusia adalah Kemenkumham.

#GoodLuck!

24. Faktor penyebab terjadinya penggelapan BMN itu adalah?

Jawaban:

Barang Milik Negara (BMN) idle menurut peraturan ini adalah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (K/L).

Penjelasan:

semoga membantu ya

25. Apa tema hmpi dan bmn tahun 2017​

Jawaban: BMN saya tahu

bulan menanam

Penjelasan: maaf kalau salah soalnya itu yg saya lihat dari google

26. Soal-soal ujian CAT online CPNS KEMENKUMHAM Tolong bantuannya biar bisa belajar yg lebih giat lagi.

Maksud ya ga ada gambaran biar lebih ngerti gituh gua ga ngerti nih jasa ga bisa jawab

27. Buatlah contoh surat lamaran daftar cpns di kemenkumham tahun 2019 !

Jawaban:

Kepada Yang Terhormat

Menteri Luar Negeri RI

Di –

Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Nomor KTP/Identitas :

Jenis Kelamin :

Pendidikan Terakhir :

Alamat Domisili :

Mengajukan lamaran sebagai calon pelamar seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2019 untuk Jabatan Fungsional Diplomat /Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan/Jabatan Fungsional Perencana/Jabatan Fungsional Pranta Komputer/Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa/Jabatan Fungsional Pamong Budaya/Jabatan Fungsional Auditor/Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian/Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur/Jabatan Fungsional Dokter/Jabatan Fungsional Dokter Gigi/Jabatan Fungsional Pustakawan/Jabatan Pelaksana Penata Keuangan/Jabatan Pelaksana Analis Keuangan. (pilih salah satu).

Untuk memenuhi persyaratan pendaftaran, terlampir kami sampaikan kelengkapan dokumen yang diperlukan sesuai yang tercantum dalam Pengumuman Seleksi Penerimaan CPNS Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2019.

Demikian surat lamaran ini dibuat, adapun seluruh data dan dokumen yang kami kirimkan adalah benar. Apabila di kemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2019 untuk membatalkan keikutsertaan saya pada seleksi penerimaan CPNS Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2019.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

(Tempat Surat Dibuat), (Tanggal) November 2019

28. Q[tex]36 + 4 = [/tex][tex]9 {}^{6} = [/tex]Nt : Sejati nya orang yg kome'in lu itu adalah orang yg pengen lu lebih baik bmn berarti orang itu caper​

Jawaban:

36 + 4

= 40

9×9×9×9×9×9

= 531.441

_____________________________________

#Maaf kalau salah                                                 

#Pastirangking1                                                      

#Yuk folow Tidak maksa ^_^

#Jadikan jawaban tercedas Tidak maksa ^_^

#Jangan  report bila benar

-----------------------------------

BY: BOBOIBOY DAUN    |

-----------------------------------

Penjelasan dengan langkah-langkah:

36 + 4

[tex] = 40[/tex]

9^6

= ( 9 × 9 × 9 ) × ( 9 × 9 × 9 )

= 729 × 729

[tex] = 551.441[/tex]

29. assalamualaikum, izin bertanya. begini saya kan ingin mengikuti tes cpns kemenkumham penjaga lapas 2018 ini. mohon dong teman" kisi" soal CPNS nya dan cara strategi mengerjakan soal CPNS. semoga yang menjawab pertanyaan saya dimurahkan rezekinya aamiin

ada 3 materi pada tes CAT TKD

TWK = Tes Wawasan Kebangsaan
TIU = Tes Inteligensi Umum
TKP = Tes Kepribadian Diri

masing2 ada passing grade nya, jika dari salah satu materi ada yg tidak memenuhi maka akan otomatis gugurwaalaikumsalam
kalau menurut saya sih kak...
soal CPNS itu ada kok di play store
tinggal di instal aja aplikasi yang kakak cari

30. Apa itu BDS,BNM,BMN,DAS

Business Development Service
lembaga yang secara tida langsung terlibat dalam suatu proses rantai pasok suatu produk sebagai 'supporting chain actor'.

Bank Negara Malaysia

Barang Milik Negara

Daerah Aliran Sungai

klo salah sorry...BDS yaitu Bussiniess Development Service (Jasa pengembangan bisnis)
DAS yaitu Dirgantara Air Service

31. Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yang terdiiri dari Privat Domein (Kepunyaan Privat) contoh : tanah, gedung kantor dan Publik Domein (Kepunyaan Publik) contoh : Jalan, jembatan.Menurut anda bagaimana pengelolaan barang milik negara tersebut sebagai kekayaan negara yang dipergunakaan untuk kesejahteraan rakyat?​

Jawaban:

pengolahannya baik dan sempurna

32. Buatlah contoh surat lamaran CPNS Kemenkumham 2018!

Jawaban:

Kupang, 26 September 2018

Yang terhormat,

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Di Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini             :

Nama                                                                    : ….

Tempat/Tanggal Lahir                                           : ….

Jenis kelamin                                                         : ….

Pendidikan                                                             : SMAN 1 Kupang  (IPS)

Wilayah Pendaftaran                                             : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Jabatan yang dilamar                                            : Penjaga Tahanan

Alamat Domisili                                                     : ….

Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2018. Sebagai bahan pertimbangan, berikut disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Surat lamaran bermaterai Rp. 6000 ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Fotocopi Surat Keterangan Domisili.

Foto kopi Ijasah / STTB SLTA Sederajat.

Fotokopi Transkrip / Daftar Nilai pada Ijasah / STTB SLTA Sederajat.

Surat Pernyataan dari pelamar bermaterai Rp. 6.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam.

Pas foto berlatar belakang warna merah, ukuran 3×4 sebanyak 4 lembar.

Lembar Bukti / Kartu Pendaftaran SSCN Tahun 2018 (Asli).

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan / kelulusan saya pada seleksi CPNS Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2018. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

                                                                                                                           Hormat Saya,

 

Nama terang

33. http://news.liputan6.com/read/2299193/kemenkumham-rekonsiliasi-jalan-tuntaskan-kasus-ham-masa-lalu.  Berita berikut merupakan penegakan hukum? kalau bisa kasih tanggapannya ya ;3

SEHARUSNYA KASUS HAM DI TUNTASKAN
seharus nya di tuntas kan kasus ham nya
nggak tau ya kalau salah

34. Coba anda kemukakan siapa pihak-pihak pengelola barang milik negara (BMN) dan barang milik daerah (BMD)!

Jawaban:

dimodul ada cok

Penjelasan:

brainly molo

35. anak hasil dari perkawinan campuran atau beda negara yang berdomisili di indonesia berpotensi menjadi warga negara asing. Hal tersebut terjadi ketika anak terlambat memilih kewarganegaraan dan tidak mendaftar kemenkumham. Mengapa bisa terjadi hal tersebut? Jelaskan.​

Karena Negara Asal dari Orangtua dari anak tersebut menganut asas kewarganegaraan Ius sanguinis, sedangkan negara tempat kelahiran anak tersebut (Indonesia) menganut asas ius Soli dan ius sanguinis

Penjelasan:

Berdasarkan Kelahiran, Asas kewarganegaraan dibagi menjadi 2, ius Soli: kewarganegaraan ditentukan berdasarkan tempat kelahiran, dan ius sanguinis: kewarganegaraan yang ditentukan berdasarkan garis keturunan

36. bagaimana tanggapan anda apabila pada saat penempatan anda di tempatpakan di wilayah kerja lembaga pemerasakatan kemenkumham yang jaraknya jauh dari domisili anda sekarang?​

Jawaban:

professional aja jangan karena jauh dari domisili jadi males malesan bekerja sesuai kemampuan

37. Jelaskan hal" yang meliputi penghapusan barang milik negar a(Bmn).

Jawaban:

Penghapusan adalah tindakan menghapus

jawabannya BMN

dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya

#semangat belajarnya ya

38. Dari contoh artikel diatas jelas bahwa penandatangan pinjam pakai tersebut telah melalui parameter yang harus dipenuhi BMN yang dapat dijadikan objek pinjam pakai, simpulkan parameter yang dapat dijadikan objek pinjam pakai, baik yang dapat dilakukan oleh BMN Maupun pengguna barang?

Parameter yang dapat dijadikan objek pinjam pakai, baik oleh BMN maupun pengguna barang, harus memenuhi persyaratan tertentu yang terkait dengan kondisi dan karakteristik barang, kebutuhan penggunaan sementara, pengelolaan dan pemeliharaan barang serta kesepakatan mengenai tanggung jawab, jaminan dan pengembalian barang yang telah ditetapkan dalam perjanjian pinjam pakai.

Pembahasan

Pada konteks ini ini, BMN perlu memastikan bahwa barang yang dipinjamkan masih dalam kondisi baik dan sesuai dengan kebutuhan penggunaan sementara, sementara pengguna barang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan barang serta mengembalikan barang sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Jawaban di atas hanya berdasarkan pada pengetahuan umum dan tidak spesifik mengacu pada kondisi yang dimaksud penanya sebab artikel terkait tidak dilampirkan.

Pelajari Lebih Lanjut Materi tentang perjanjian pinjam pakai https://brainly.co.id/tugas/21118025

#BelajarBersamaBrainly

#SPJ1

39. Siapa nama mentri kemenkumham?

Jawaban:

yasonna laoly

Penjelasan:

menteri kemenhukam RI yaaonma laoly

40. Menggunakan algoritma caesar cipher, dekripsikan Ciphertext berikut b. C = UXETCTK TEZHKBMFT DKBIMHZKTYB BMN LTGZTM FXGRXGTGZDTG | K = 19 Bantu jawab pls

Jawaban:

Chipertext :

UXETCTK TEZHKBMFT DKBIMHZKTYB BMN LTGZTM FXGRXGTGZDTG

Plain Text :

BELAJAR ALGORITMA KRIPTOGRAFI ITU SANGAT MENYENANGKAN

Penjelasan:

Dimana huruf A menjadi 7 huruf setelahnya yaitu huruf H. Begitupun huruf yang lain seperti contohnya huruf B yang menjadi huruf I. Contoh BMN, huruf ke 7 setelah huruf B adalah I lalu huruf ke 7 setelah huruf M adalah huruf T dan terakhir adalah huruf N yang dimana 7 huruf setelahnya adalah huruf U sehingga dari chipertext BMN memiliki arti ITU