Contoh soal pph pasal 21
1. Contoh soal pph pasal 21
ign In
PPh Pasal 21 : Perhitungan PPh 21 Terbaru dengan PTKP 2016
Dian Puspa | 930375 views
Perhitungan PPh 21 2016 harus disesuaikan dengan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) 2016 yang ditetapkan Menteri Keuangan dan DJP yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016,Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 dan No. 102/PMK.010/2016 mengenai Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku sejak tahun pajak 2016. Berikut ini adalah cara menghitung PPh 21 menggunakan PTKP 2016 ( PTKP terbaru ), baik secara manual maupun secara otomatis dengan menggunakan aplikasi PPh Pasal 21 OnlinePajak.

PERHITUNGAN PPH 21 2016 DENGAN PTKP 2016 TERBARU
Perhitungan PPh 21 2016 selalu disesuaikan dengan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) terbaru yang ditetapkan DJP. PTKP 2016 ( PTKP terbaru ) yang tercantum padaPeraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah sebagai berikut:
Rp 54.000.000,- per tahun atau setara dengan Rp 4.500.000,- per bulan untuk wajib pajak orang pribadi.Rp 4.500.000,- per tahun atau setara dengan Rp 375.000,- per bulan tambahan untuk wajib pajak yang kawin (tanpa tanggungan).Rp 4.500.000,- per tahun atau setara dengan Rp 375.000,- per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (orang) untuk setiap keluarga.
Adanya penyesuaian tarif PTKP 2016 ( PTKP terbaru ) tersebut, membuat cara penghitungan PPh 21 juga mengalami perubahan.
PERHITUNGAN PPH 21 2016 : KARYAWAN TETAP
Beikut ini adalah contoh-contoh penghitungan PPh 21 2016 untuk karyawan atau pegawai tetap dengan PTKP 2016 ( PTKP Terbaru ), baik secara manual maupun otomatis dengan menggunakan aplikasi OnlinePajak.
Contoh Perhitungan PPh 21 2016 Secara Manual
Berikut ini adalah contoh cara penghitungan PPh Pasal 21 secara manual:
Sita Rianti adalah karyawati pada perusahaan PT. Onix Komunika dengan status menikah dan mempunyai tiga anak. Suami Sita merupakan pegawai negeri sipil di Kementrian Komunikasi & Informatika. Sita menerima gaji Rp 6.000.000,- per bulan.
PT. Onix Komunika mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayarkan iuran pensiun dari BPJS sebesar 1% dari perhitungan gaji, yakni sebesar Rp 30.000,- per bulan. Di samping itu perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua (JHT) karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Sita membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji.
Pada bulan Juli 2016 di samping menerima pembayaran gaji, Sita juga menerima uang lembur (overtime) sebesar Rp 2.000.000,-.
Hasilnya dalah sebagai berikut:
Gaji Pokok 6.000.000,00(i) Tunjangan Lainnya (jika ada) 2.000.000,00(ii) JKK 0.24% 14.400,00JK 0.3% 18.000,00Penghasilan bruto (kotor) 8.032.400,00Pengurangan 1.(iii) Biaya Jabatan: 5% x 8.032.400,00 = 401.620,00401.620,00 2. Iuran JHT (Jaminan Hari Tua), 2% dari gaji pokok120.000,00 3. (iv) JP (Jaminan Pensiun), 1% dari gaji pokok, jika ada60.000,00 (581.620,00)Penghasilan neto (bersih) sebulan 7.450.780,00 (v) Penghasilan neto setahun 12 x 7.450.780,00 89.409.360,00(vi)Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)54.000.000,00 (54.000.000,00)Penghasilan Kena Pajak Setahun 35.409.360,00(vii)Pembulatan ke bawah 35.409.000,00PPh Terutang (lihatTarif PPh Pasal 21) 5% x 50.000.000,00 1.770.450,00 PPh Pasal 21 Bulan Juli = 1.770.450,00 : 12 147.538,00
maaf kalo salah
semoga membant
2. Contoh soal menghitung Pph pasal 21
Budi bekerja disebuah perusahaan dengan gaji pokok 6000000 , JHT 2% , JKK 2,5% , tunjangan transport 300000 dibayarkan oleh pemberi kerja . Dan Dana pensiun 25.000 dibayar sendiri oleh WP , hitung PPh pasal 21 .
3. Berikan contoh kasus terkait perhitungan / pencatatatan akuntansi (Jurnal) untuk PPh Pasal 21, Pasal 22, dan PPN.
Berikut adalah contoh kasus perhitungan dan pencatatan akuntansi untuk PPh Pasal 21, Pasal 22, dan PPN:
PPh Pasal 21:
Perusahaan ABC membayar gaji bulanan kepada karyawan sebesar Rp 10.000.000. Tarif PPh Pasal 21 yang berlaku adalah 10%. Berikut adalah pencatatan akuntansi yang terkait:
a. Pencatatan pada saat pembayaran gaji:
Debit: Biaya Gaji (Beban)
Kredit: Kas
b. Pencatatan PPh Pasal 21:
Debit: PPh Pasal 21 (Beban)
Kredit: Utang Pajak
Pada jurnal tersebut, jumlah beban gaji akan tercatat sebagai biaya gaji, sementara PPh Pasal 21 akan dicatat sebagai beban pajak dan dijadikan utang pajak yang harus dibayarkan ke otoritas pajak.
PPh Pasal 22:
Perusahaan XYZ membeli barang dagangan dari pemasok dengan harga pembelian sebesar Rp 50.000.000. Tarif PPh Pasal 22 yang berlaku adalah 2%. Berikut adalah pencatatan akuntansi yang terkait:
a. Pencatatan pada saat pembelian barang:
Debit: Persediaan (Aset)
Kredit: Utang Dagang (Kewajiban)
b. Pencatatan PPh Pasal 22:
Debit: PPh Pasal 22 (Beban)
Kredit: Utang Pajak
Dalam jurnal tersebut, harga pembelian barang akan tercatat sebagai penambahan aset dalam persediaan, sementara PPh Pasal 22 akan dicatat sebagai beban pajak dan dijadikan utang pajak yang harus dibayarkan ke otoritas pajak.
PPN:
Perusahaan KLM menjual produk kepada pelanggan dengan total penjualan sebesar Rp 100.000.000. Tarif PPN yang berlaku adalah 10%. Berikut adalah pencatatan akuntansi yang terkait:
a. Pencatatan pada saat penjualan barang:
Debit: Piutang Usaha (Aset)
Kredit: Pendapatan Penjualan
b. Pencatatan PPN:
Debit: Piutang Pajak
Kredit: PPN Keluaran (Kewajiban)
Dalam jurnal tersebut, jumlah penjualan akan tercatat sebagai pendapatan penjualan, sementara PPN akan dicatat sebagai kewajiban pajak yang harus dikumpulkan dari pelanggan sebagai piutang pajak.
Penting untuk diingat bahwa kasus di atas hanya memberikan contoh umum, dan penghitungan dan pencatatan akuntansi yang tepat dapat bervariasi tergantung pada situasi dan regulasi yang berlaku di negara atau wilayah yang bersangkutan. Disarankan untuk selalu berkonsultasi dengan akuntan atau profesional pajak untuk menentukan perlakuan akuntansi yang benar dalam kasus nyata.
@joki_tugass22
4. Mekanisme pemungutan PPH pasal 21
Mekanisme Pemungutan PPH pasal 21 :
Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Banyaknya perusahaan baru yang muncul ataupun yang sudah lama serta instansi-instansi pemerintah diharapkan memasukkan pajak yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Salah satu pajak yang diterapkan di Indonesia adalah pajak penghasilan (PPh) dan pajak yang berlaku bagi pegawai/karyawan adalah pajak penghasialan pasal 21. Pajak penghasilan dikenakan atas orang yang telah menerima penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp 3.000.000,- dengan status TK/0. Peneliti melakukan Praktek Kerja Lapangan pada PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) selama 3 bulan dan dalam kenyataannya, praktek perhitungan PPh pasal 21 yang diberlakukan di PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) belum sesuai dengan peraturan Undang-undang pajak penghasilan (PPh) yang di berlakukan di Indonesia. Untuk itu peneliti ingin mengetahi perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas karyawan tetap yang bekeja di PT Pertamina Geothrmal Energy (PGE). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara; observasi pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas perpajakan dalam perusahaan.Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisa data secara Kuantitatif Komperatif dimana metode ini merupakan penelitian dengan memperoleh dengan perhitungan PPh 21 yang dilakukan oleh peneliti sesuai Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Dari hasil perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang dilaukan PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) terdapat perbedaan jumlah PPh pasal 21 yang dihitung menurut Pengaturan Umum Dalam (PUD) dan yang dihitung menurut Undang-Undang Perpajakan yang berlaku saat ini yaitu Rp. 75. 000 untuk karyawan tetap. Dari perhitungan tersebut ternyata karyawan PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) membayar PPh pasal 21 lebih besar dari apa yang seharusnya mereka bayar. Sebaiknya perusahaan mengurangi biaya pensiun dan biaya jabatan sebagai mana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) karena biaya pajak yang akan dibayar setiap bulanyan lebih kecil jika dibandingkan dengan perhitungan yang perusahaan gunakan saat ini.
maaf kalo jawabannya kurang mendukung :)
5. Berikan contoh pph pasal 21 perseorangan & badan
Jawaban:
PPh 21 adalah segala bentuk penghasilan yang diterima orang pribadi Wajib Pajak dalam negeri sebagai karyawan/ pegawai, pensiunan, bukan pegawai, tenaga kerja lepas, tenaga ahli ataupun lainnya berupa gaji, tunjangan, upah atau segala bentuk tambahan penghasilan lainnya. Dalam konteks PER-16/PJ/2016 tertulis bahwa PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang PPh.
Dalam pengertian PER-16/PJ/2016 yang perlu diperhatikan adalah “segala bentuk tambahan penghasilan”. Dari kalimat itu diartikan bahwa pemotong pajak harus memperhatikan segala bentuk penghasilan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri, karena pemotong pajak harus melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diberikan, kecuali penghasilan yang tidak dipotong pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Contoh soal pph pasal 22 yang dapat di kreditkan
PT ABC mempunyai penghasilan neto dari luar negeri sebwsar Rp20.000.000,00dengan pajak 40% dan penghasilan netodalam negeri sebesar Rp125.000.000,00 . Bila diasumsikan jumlah penghasilan neto sama dengan penghasilan kena pajak maka batas pph yg boleh dikreditkan adalah :
1. PPh yang dibayar diluar negeri adalah 40% xRp20.000.000,00=Rp8.000.000,00
perhitungan proporsi
PPh terutang sebesar 25%
(Rp125.000.000,00+Rp20.000.000,00) = Rp36 250.000,00
sehingga proporsi =(Rp20.000.000,00/Rp125.000.000,00)x Rp36.250.000,00=Rp5.800.000,00
7. Penghasilan yang tidak termasuk obyek PPh pasal 21 (pajak penghasilan pasal 21) adalah...
Penghasilan yang tidak termasuk obyek PPh pasal 21 (pajak penghasilan pasal 21) adalah...
Jawaban: Pensiun BerkalaAkuntansi
Administrasi Pajak
PPh 21
Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak
Penghasilan yang bukan Objek Pajak PPh 21:
1. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh WP/ P pemerintah.
2. IIuran pensiun/ jaminan hari tua yang diberikan pemberi kerja.
3. Zakat yang diterima oleh OP atau sumbangan keagamaan
4. Beasiswa (Persyaratannya diatur peraturan kemenkeu.
8. contoh soal dan jawaban PPh pasal 21 untuk tenaga kerja lepas harian dan calon pegawai
Jawaban:
contoh soal dan jawaban terkait PPh Pasal 21 untuk tenaga kerja lepas harian dan calon pegawai:
Soal:
1. Bagaimana perbedaan perlakuan PPh Pasal 21 antara tenaga kerja lepas harian dengan calon pegawai?
a. Tenaga kerja lepas harian dan calon pegawai dikenakan tarif PPh yang sama.
b. Tenaga kerja lepas harian dikenakan tarif PPh Pasal 21, sedangkan calon pegawai tidak.
c. Tenaga kerja lepas harian dikenakan tarif PPh Pasal 21 dengan persyaratan tertentu, sedangkan calon pegawai dikenakan tarif PPh Pasal 21 standar.
d. Tenaga kerja lepas harian dan calon pegawai tidak dikenakan tarif PPh Pasal 21.
Jawaban: b. Tenaga kerja lepas harian dikenakan tarif PPh Pasal 21, sedangkan calon pegawai tidak.
Soal:
2. Apakah tenaga kerja lepas harian dan calon pegawai harus melaporkan PPh Pasal 21 secara mandiri ke Direktorat Jenderal Pajak?
a. Ya, keduanya harus melaporkan PPh Pasal 21 sendiri.
b. Tenaga kerja lepas harian harus melaporkan sendiri, sedangkan calon pegawai tidak.
c. Calon pegawai harus melaporkan sendiri, sedangkan tenaga kerja lepas harian dilaporkan oleh tempat kerja.
d. Tidak, keduanya tidak perlu melaporkan PPh Pasal 21 secara mandiri.
Jawaban: a. Ya, keduanya harus melaporkan PPh Pasal 21 sendiri.
Soal:
3. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 untuk tenaga kerja lepas harian?
a. Tarif PPh Pasal 21 dihitung berdasarkan total penghasilan setahun dikurangi dengan biaya jabatan dan PTKP.
b. Tarif PPh Pasal 21 dihitung berdasarkan total penghasilan setahun dikali tarif PPh Pasal 21.
c. Tarif PPh Pasal 21 dihitung berdasarkan total penghasilan setahun dikurangi dengan tarif PPh Pasal 21.
d. Tarif PPh Pasal 21 dihitung berdasarkan total penghasilan setahun dikali persentase PPh Pasal 21.
Jawaban: a. Tarif PPh Pasal 21 dihitung berdasarkan total penghasilan setahun dikurangi dengan biaya jabatan dan PTKP.
Jawaban:
Soal 1
Gaji harian seorang tenaga kerja lepas harian adalah Rp 150.000. Ia bekerja selama 20 hari dalam satu bulan. Berapa jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong?
Jawaban 1
PPh Pasal 21 = (Gaji harian - PTKP) x Jumlah hari
PPh Pasal 21 = (Rp 150.000 - Rp 4.500.000) x 20
PPh Pasal 21 = (Rp 150.000 - Rp 4.500.000) x 20 = Rp 2.910.000
Soal 2
Seorang calon pegawai memiliki gaji pokok bulanan sebesar Rp 6.000.000. Berapa jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong?
Jawaban 2
PPh Pasal 21 = (Gaji pokok bulanan - PTKP) x 12
PPh Pasal 21 = (Rp 6.000.000 - Rp 54.000.000) x 12
PPh Pasal 21 = (Rp 6.000.000 - Rp 54.000.000) x 12 = Rp 600.000
Soal 3
Gaji harian seorang tenaga kerja lepas harian adalah Rp 200.000. Ia bekerja selama 25 hari dalam satu bulan. Berapa jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong?
Jawaban 3
PPh Pasal 21 = (Gaji harian - PTKP) x Jumlah hari
PPh Pasal 21 = (Rp 200.000 - Rp 4.500.000) x 25
PPh Pasal 21 = (Rp 200.000 - Rp 4.500.000) x 25 = Rp 3.250.000
Soal 4
Seorang calon pegawai memiliki gaji pokok bulanan sebesar Rp 5.500.000. Berapa jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong?
Jawaban 4
PPh Pasal 21 = (Gaji pokok bulanan - PTKP) x 12
PPh Pasal 21 = (Rp 5.500.000 - Rp 54.000.000) x 12
PPh Pasal 21 = (Rp 5.500.000 - Rp 54.000.000) x 12 = Rp 594.000
Soal 5
Gaji harian seorang tenaga kerja lepas harian adalah Rp 180.000. Ia bekerja selama 18 hari dalam satu bulan. Berapa jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong?
Jawaban 5
PPh Pasal 21 = (Gaji harian - PTKP) x Jumlah hari
PPh Pasal 21 = (Rp 180.000 - Rp 4.500.000) x 18
PPh Pasal 21 = (Rp 180.000 - Rp 4.500.000) x 18 = Rp 2.484.000
Jangan Lupa Like, Follow, dan Jadikan Jawaban Tercerdas! Selamat Belajar :)9. Jelaskan tentang perhitungan pph pasal 21
Perhitungan PPh 21 terbaru disesuaikan dengan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang ditetapkan Menteri Keuangan dan DJP. Telah terbit Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 dan No. 102/PMK.010/2016 mengenaiPenyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku untuk tahun pajak 2016.
10. Pemotong pajak berhak mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu penyampaian spt tahunan pasal 21. Hal ini merupakan salah satua. Kewajiban wajib pajak pasal 21b. Hak wajib pph pasal 21c. Pemotong pph pasal 21d. Hak pemotong pph pasal 21e. Kewajiban pemotong pph
Jawaban:
Jawabannya adalah B. Hak wajib pph pasal 21
Penjelasan:
Semoga membantu..
11. diminta : menghitung pph pasal 21
Jawaban:
zfuzfuzufzrusufsursursirsitstid
12. Soal LatihanSoal 1Jawablah Pertanyaan di Bawah Ini!1. Jelaskan secara umum mekanisme pemotongan/pemungutanPPh!2. Berikan pengertian dari PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26!3. Sebutkan objek yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal224. Jelaskan ciri dari pengenaan PPh Pasal 4 ayat (2)5. Jelaskan tentang metode kredit pajak yang sesuai dengan Pasal 24UU PPh!
Jawaban:
2.PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 merupakan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukannya wajib pajak orang pribadi baik itu dalam negeri jika ituPPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 wajib pajak orang pribadi di luar negeri.
3.-Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.
-Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai
13. Berikan contoh pph pasal 21 dan 25 dalam kehidupan sehari hari
Jawaban:
membenuh,membuly semoga membantu anak g0bl0k
14. kerjakan soal pph pasal 21
u wajib pajak pekerja bebas.
Dasar pengenaan pajak adalah 50% dari brutonya dan mengggunakan tarif sesuai dengan layer tarif pasal 17.
cth :
Seorang Pekerja bebas dengan penghasilan Rp5000.000 sebulan dan mempunyai NPWP
maka PPh 21:
50% XRp5.000.000X5%= 2.500.000x5%=125.000
15. Apa poin penting yang membedakan antara PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23?Uraikan!
Jawaban:
Penjelasan:
PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan, berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, maupun kegitan yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri. Sedangkan PPh 23 adalah pajak yang dikenakan untuk penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong pada PPh Pasal 21.
Umumnya penghasilan ini terjadi ketika terdapat transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pemberi jasa) dan pemberi penghasilan. Di mana, pihak pemberi penghasilan akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23.
Semoga dapat membantu
16. apa perbedaan pph pasal 21 orang pribadi dengan pph pasal 21 badan?
Jawaban:
Perbedaannya terletak di subjeknya, PPh 21 WP OP dikhususkan untuk orang pribadi yang bekerja, sedanagkan PPh 21 Badan dikenakan untuk badan usaha.
17. bagi pemberi kerja yang melakukan pembayaran kepada selain pegawai tetap harus memberikan bukti pemotongan pph pasal 21 untuk setiap masa pajak pada saat...a. setiap kali melakukan pemotongan pph pasal 21b. setiap masa melakukan pemotongan pph pasal 21c. setiap bulan melakukan pemotongan pph pasal 21d. setiap akhir bulan melakukan pemotongan pph pasal 21e. setiap tanggal awal masuk kerja untuk pemotongan pph pasal 21
Jawaban:
d. setiap akhir bulan melakukan pemotongan pph pasal 21
18. objek pajak pph pasal 21
Objek PPh Pasal 21 ialah penghasilan yg diterima oleh Subjek Pajak Dalam Negeri (DN) baik itu berupa gaji, honorarium, tunjangan dan sebagainya yang besarnya menurut UU Perpajakan sudah bisa dikenakan pajak.
19. penghasilan yang termasuk objek PPH pasal 21 pajak penghasilan pasal 21 adalah
penghasilan yg termasuk objek PPh pasal 21 diantaranya:
gaji, upah, tunjangan,honorium,komisi,bonus.
hadiah dari undian.
laba usaha.
20. apa yang dimaksud dengan pph pasal 21?
Adalah adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.
21. OBJEK PAJAK PPH PASAL 21
penghasilan, baik berupa :
penghasilan yg berkaitan dg pekerjaan (gaji, upah, tunjangan, dll)
hadiah dari undian, pkerjaan, kegiatan, atau penghargaan
laba usaha
keuntungan krn penjualan atau karena pengalihan harta
penerimaan kembali pembayaran pajak,
deviden
royalti
dll.
22. subjek pajak pph pasal 21
subjek pph 21 yaitu badan dan op.
23. SOAL 1 Andi dengan status menikah dengan 4 anak Istri Andi tidak bekerja Pada bulan Januari 2020 bekerja sebagai buruh harian PT ABC Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian 700.000 Hitung: a. PPh pasal 21 pada hari 1 b. PPh pasal 21 pada hari 6 c. PPh pasal 21 pada hari 7 d. PPh pasal 21 pada hari 9
Jawaban:
A.
Penjelasan:
semoga membantu ya
ಠ‿ಠ
24. contoh soal dan jawaban PPh pasal 21 untuk tenaga kerja lepas harian dan calon pegawai
Jawaban:
Contoh Soal dan Jawaban PPh Pasal 21 untuk Tenaga Kerja Lepas Harian dan Calon Pegawai:
Soal:
1. Apakah tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan kepada tenaga kerja lepas harian?
Jawaban:
a. 10%
b. 15%
c. 20%
d. 25%
Jawaban yang benar: a. 10%
Penjelasan: untuk tenaga kerja lepas harian, tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan adalah sebesar 10% dari penghasilan yang diterima.
Soal:
2. Apakah tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan kepada calon pegawai?
Jawaban:
a. 5%
b. 10%
c. 15%
d. 20%
Jawaban yang benar: a. 5%
Penjelasan: bagi calon pegawai yang belum memiliki status sebagai pegawai tetap, tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan adalah sebesar 5% dari penghasilan yang diterima.
25. Disetor hutang pph pasal 21 sebesar Rp 1.980.000 dan hutang ppn Rp 2.940.000buatlah jurnal umumnya
4.120.000 karena saya hanya menambahkan
26. Buatlah 5 contoh soal pajak final pph pasal 21, 22, 23, 24 dll
Tuan cho (K/1) bekerja pada PT. SMent dengan gaji per bulan sebesar Rp. 7.000.000, tunjangan makan Rp. 250.000, dan pajak penghasilan ditanggung oleh pemberi kerja . iuran pensiun dan THT yang dibayarkan tuan cho perbulannya masing-masing sebesar Rp. 150.000 dan Rp. 100.000 berapakah PPH pasal 21 yang ditanggung tuan cho?
27. siapa pihak yang memotong pph pasal 21
1). Pemberi Kerja.
2).Bendahara dalam hal ini adalah Pemegang Kas Pemerintah.
3). Pemberi upah/gaji.
Maaf kalau salah, saya hanya membantu sepengetahuan saya
28. ketentuan pph pasal 21??
1.Perhitungan otomatis dan akurat. Perhitungan PPh 21 di OnlinePajak selalu disesuaikan dengan peraturan pajak terbaru ( termasuk peraturan tentang PTKP terbaru / PTKP 2016 ) dan tarif dasar progresif. Tinggal masukan saja data gaji karyawan, dalam satu klik dan kurang dari 1 menit perhitungan PPh 21 jadi secara otomatis dan akurat! Tak perlu instalasi software atau update apapun. Aplikasi OnlinePajak berbasis online, sehingga update software dilakukan secara otomatis.
2.Fitur karyawan tetap dan tidak tetap. Selain fitur karyawan tetap yang menerima gaji bruto (gross), fitur PPh 21 OnlinePajak kini telah dilengkapi dengan fitur karyawan tetap yang menerima tunjangan pajak (gaji bersih atau gross up), fitur karyawan tidak tetap berkesinambungan dan tidak berkesinambungan, tenaga ahli dan lain-lain. Cukup pilih status karyawan Anda, perhitungan pajak mereka akan dilakukan secara otomatis dan akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3.Metode perhitungan gaji bersih dan kotor. Tinggal pilih metode perhitungannya gaji bersih (netto/gross up) atau gaji kotor (gross), perhitungan PPh 21 langsung jadi otomatis dan akurat.
Dilengkapi fitur BPJS, bonus, pensiun dan pesangon. Aplikasi PPh 21 OnlinePajak juga dilengkapi fitur perhitungan pajak untuk BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, bonus, pensiun dan pesangon dengan perhitungan persentase yang akurat.
4.Slip gaji elektronik 1 klik. Buat slip gaji elektronik secara otomatis begitu Anda selesai membuat laporan PPh 21. Hemat waktu dan kertas. Tinggal kirim file PDF slip gaji ke email karyawan-karyawan Anda dalam satu klik!
Buat e-SPT dan bukti potong PPh 21 otomatis. Dapatkan laporan e-SPT dan bukti potong PPh 21 secara otomatis hanya dalam 1 klik dan bisa langsung eFiling gratis dengan OnlinePajak dalam satu aplikasi terpadu!
Impor data dari software lain. Tak perlu input data karyawan satu per satu, cukup impor data file CSV dari e-SPT atau software HR Anda ke aplikasi PPh 21 OnlinePajak.
5.Perhitungan PPh 21 bulanan sampai tahunan. Kapan pun awal periode kontrak karyawan, perubahan gaji karyawan atau membuat perhitungan PPh 21 tahunan, aplikasi PPh 21 OnlinePajak dapat membuat perhitungannya secara otomatis dan akurat.
6.Akses multi-users dan multi-companies. Undang kolega-kolega di kantor-kantor cabang mana pun secara tak terbatas untuk menggunakan OnlinePajak dari mana saja dan kapan saja.
7.Bisa langsung buat ID Billing, setor online dan e-Filing Gratis. Buat ID Billing, setor online dengan fitur BNI dan CIMB Niaga, serta efiling PPh 21 Anda dalam satu aplikasi terpadu, tanpa perlu datang dan antrie di KPP dan dapatkan bukti e-Filing elektronik (NTTE) Anda.
29. apa bunyi pajak pph pasal 21
PPh pasal 21 adalah pasal yang mengatur pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima dari pekerjaan / jasa baik dalam hubungan kerja maupun dari pekerjaan bebas oleh WP perorangan dalam negeri.
PPh pasal 21 adalah pasal yang mengatur pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima dari pekerjaan / jasa baik dalam hubungan kerja maupun dari pekerjaan bebas oleh WP perorangan dalam negeri.
30. apa runus tarif pph pasal 21?
Sampai dengan Rp50.000.000,00 = 5%
Di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00 = 15%
Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 = 25%
Di atas Rp500.000.000,00 = 30%Ekonomi
Administrasi Perpajakan
PPh 21
Mencari Penghasilan Pertahun
Dikurangi:
Biaya jabatan 5%
(Pengurangan lainya, bpjs, asuransi dll)
Dikurangi PTKP:
WP = Rp54.000.000
Menikah = Rp4.500.000
Anak = Rp4.500.000/anak (Batasnya 3 anak)
Setelah itu akan muncul PKP
Pajak yang harus dibayar, tarifnya:
Ketentuan PKP:
0 - Rp50.000.000
= 5%
Rp50.000.000-Rp250.000.000 = 15%
Rp250,000,000-Rp500.000.000 = 25%
>
Rp500.000.000 = 30%
31. jelaskan pemotongan PPh pasal 21!
pph21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan usaha/pegawai dan diperhitungkan sesuai dengan PTKP/ atau tanggungan wajib pajak tersebut dan dipungut dengan tarif progresif oleh pemerintah pusat dengan sistem pemungutan self assessment system untuk pph 21 pengusaha dan withholding assessment system untuk pph 21 pegawai.
32. bagaimana perhitungan Pph untuk pasal 21 , 25 , dan pph Final ?
untuk pph pasal 21 ada lapisan tarifnya dari 5%-30% menurut pasal 17 uu pph
atau juknisnya di perdirjen 32 tahun 2015
pph pasal 25 cari omset dan beban
kalo menggunakak norma
lihat tabel norma pajak untuk wajib pajak menggunakan pencatatan
untuk pembukuan
diatas 4,8 milyar menggunakan tarif 25 %
untuk pph final banyak jenis
contoh untuk sewa tanah dan bangunan tarifnya 10%, kalo dijual 5%
33. jelaskan objek pph pasal 21 dan dan jelaskan yg bukan objek pph pasal 21 :)
objek yang terkena pajak penghasilan (pph) pasal 21 diantaranya :
1.) penghasilan Teratur maupun penghasilan Tidak Teratur
2.) penghasilan pegawai tidak tetap meliputi upah harian, mingguan, dan borongan
3.) premi asuransi
4.) uang tebusan pensiun, Pesangon THT, dll
5.) honorarium dengan nama dan bentuk apapun
6.) Imbalan dengan nama dan bentuk apapun
objek yang bukan pajak penghasilan (pph) pasal 21 diantaranya :
1.) beasiswa
2.) zakat yang di terima orang pribadi
3.) iuran dana pensiun
4.) penerimaan dalam bentuk natura yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah.
5.) warisan
6.) modal usaha
34. contoh soal dan jawaban perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap
Contoh soal dan jawaban perhitungan ppH pasal 21 pegawai tetap adalah:
Soal:
Seorang pegawai tetap bernama Anisa memiliki gaji bulanan sebesar Rp10.000.000. Pajak yang harus dipotong adalah sebesar 5% untuk penghasilan di bawah 50 juta. Hitunglah besarnya PPh pasal 21 yang harus dipotong dari gaji Anisa
Jawaban:
PPh pasal 21 yang harus dipotong dari gaji bulanan Anisa sebesar Rp500.000.
Penjelasan dengan langkah-langkahBerdasarkan soal, gaji bulanan Anisa adalah Rp10.000.000, dan tarif pajak yang harus dipotong adalah sebesar 5%. Oleh karena itu, besarnya PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah:
PPh Pasal 21 = Gaji Bulanan x Tarif Pajak
= Rp10.000.000 x 5%
= Rp500.000
Pelajari lebih lanjut Materi tentang pajak PPh https://brainly.co.id/tugas/10195519Materi tentang pajak penghasilan https://brainly.co.id/tugas/26969719Materi tentang perhitungan pajak PPh https://brainly.co.id/tugas/21695866Detail jawabanKelas: 11
Mapel: Ekonomi
Bab: Bab 7 - Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi
Kode: 11.12.7
#TingkatkanPrestasimu #SPJ3
35. Tarif PPh pasal 21??
PPh Pasal 21 Menggunakan tarif Pasal 17 yaitu
5% untuk Penghasilan 0 - 50.000.000
15% untuk Penghasilan 50.000.000 - 250.000.000
25% untuk Penghasilan 250.000.000 - 500.000.000
30% untuk penghasilan diatas 500.000.000
Perlu diingat pada saat perhitungan yang digunakan adalah selisihnya, bukan langsung menggunakan angka diatas.
Misalnya Penghasilannnya 60 Juta
maka
5% x 50.000.000 = 2.500.000
15% x 10.000.000 = 1.500.000
PPh 21 Terhutang = 4.000.000
Mohon menandai sebagai jawaban terbaik jika berkenan, Thanks
36. 6 pemotong pph pasal 21
pemberi kerja
bendahara/ pemegang kas pemerintah
dana pensiun
badan penyelenggara jamsostek
org pribadi yg melakukan kegiatan usaha
penyelenggara kegiatan
37. tolong buatkan 1 soal perhitungan pph pasal 21 beserta jawabannya yang lengkap
buatlah jurnal untuk transaksi PT.purnama utk transaksi berikut:
bpk. nono (K/1) dg gaji sebulan 6jt. pd bln mei 2017, beliau mendapatkan bonus tahunan sbesar satu bln gaji yakni sbsr 6jt. buatlah jurnal pembyrn gaji dan bonus pd bln mei 2017!!
berikan jawaban the best jika anda puas,dan coment jika merasa kekurangan. semoga membantu
38. Pph pasal 21 adalah?
PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak
39. pada saat kapan terutangnya pasal PPH 21
Penghasilan pasal 21 terutang adalah pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya pajak penghasilan yang bersangkutan dan PPh 21 terutang bagi pemotong untuk setiap masa pajak.
Jawaban:
PPh Pasal 21 terutang bagi pemotong untuk setiap masa pajak. Saat terutang untuk setiap masa pajak adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
Penjelasan:
bantu follow
40. Perbedaan PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh Pasal 23
1. PPh pasal 21 adalah pasal yang mengatur pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima dari pekerjaan / jasa baik dalam hubungan kerja maupun dari pekerjaan bebas oleh WP perorangan dalam negeri.
2. PPh pasal 22 membahas tentang penghasilan yang berasal dari penjualan pada instansi pemerintah, impor, dan industri tertentu (industri rokok, industri kertas, industri otomotif, industri semen, industri baja, Pertamina Bulog untuk tepung terigu dan gula pasir).
3. PPh pasal 23 membahas tentang penghasilan yang diperoleh dari penggunaan harta atau modal (deviden, bunga, royalti, hadiah penghargaan, sewa, dan jasa).
